Inul Daratista Kritik DPR Setelah Pajak Hiburan Batal Naik: Kalau Bikin Undang-Undang Jangan Seenaknya

Meg and Mums Penyanyi Denmark dan pengusaha tempat karaoke, Inul Daratista, mengecam anggota dewan setelah perselisihan mengenai kenaikan pajak hiburan sebesar 40-75 persen akan berakhir dengan pencabutan.

Ke depan, ia meminta pemerintah Indonesia, termasuk DPR, berpikir matang sebelum membuat undang-undang di bidang apa pun. Jangan sampai hal ini meresahkan masyarakat.

Inul Daratista berharap kebijakan pajak hiburan yang membatalkan kenaikan tersebut bersifat final. Ia pun mengancam akan “bernyanyi” lagi bersama Hotman Paris jika pemerintah diam-diam menaikkan pajak hiburan di belakangnya.

“Baiklah, perbaiki dan itu tidak akan naik. Jangan biarkan aku dan Kakak HP bernyanyi lagi. “Kami adalah bagian dari industri hiburan yang pendapatannya juga besar bagi negara dan karyawan kami akan bertahan di bisnis kami,” ujarnya.

Keterangan tertulis tersebut disampaikan Inul Daratista melalui akun Instagram terverifikasi pada Rabu (31 Januari 2024), mengingat pembatalan kenaikan pajak hiburan tidak akan memutus mata rantai penghidupan ribuan karyawan.

“Terima kasih Bang Sosmed dan Kakak Netizen atas dukungannya. “Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang,” lanjut Inul Daratista, sebelum menuliskan pesan penuh makna kepada wakil rakyat penyusun undang-undang tersebut.

* BACA BERITA TERBARU LEBIH LANJUT DI GOOGLE NEWS

“Apalagi kalau membuat undang-undang tentang ojosk sak karepmu dewe (Jangan seenaknya), kalian yang duduk di parlemen. Ojo pun berpura-pura cerdas, meminta mereka yang ingin menjadi sasaran penderitaan untuk duduk bersama terlebih dahulu dan mendengarkan suara hati mereka. “Tidak masalah dari kamp mana Anda berasal,” tulisnya di Twitter.

Inul Daratista mengingatkan, gaji wakil rakyat bersumber dari uang rakyat. Oleh karena itu, dalam pembuatan undang-undang atau peraturan, DPR diharapkan melibatkan pemangku kepentingan agar tercapai kebijakan yang memuaskan semua pihak.

“Karena yang membayar Anda untuk hidup nyaman dengan komisi 0-100 di kursi parlemen Anda yang hancur adalah kami orang-orang kelas bawah yang bekerja keras dan mati untuk mendukung Anda. Begitu… begitu ya?” ucapnya. Inul Daratista.

Pelantun “Kocok-Kocok” itu berharap kejadian pajak hiburan tidak bertambah, menjadi cerminan bagi pemerintah dan pengusaha Indonesia ke depannya. Inul Daratista pun berjanji akan memantau kepatuhan agar pajak hiburan tidak naik.

Pajak Hiburan Naik 40-75%, Luhut Sebut Hampir 20 Juta Karyawan Terancam PHK

JAKARTA – Kenaikan Pajak Hiburan atau Pajak Barang dan Jasa (PBJT) dari 40-75% mengancam kelangsungan usaha sektor hiburan tanah air. Bahkan pemutusan hubungan kerja (PHK) berpotensi berdampak pada puluhan juta pekerja.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi atau Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan memperkirakan sekitar 20 juta orang berisiko menganggur karena kenaikan pajak bisa membuat bisnis hiburan berhenti berjalan atau menyebabkan kerugian.

Sayang sekali, itu akan menutup seluruh lapangan kerja bagi jutaan orang, hampir 20 juta orang (di-PHK), kata Luhut saat ditemui wartawan, baru-baru ini.

Meski menyarankan agar kebijakan kenaikan pajak pertunjukan ditunda sementara, Luhut mengatakan kenaikan pajak merupakan kewenangan pemerintah daerah (Pemda). Artinya, pemimpin daerah dapat menawarkan insentif finansial berupa pengurangan pajak pokok daerah.

Hal ini diatur dalam Pasal 101 Undang-Undang (UU) tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah (HKPD). Tak hanya itu, pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri (Mendagri) juga telah menerbitkan Surat Edaran (SE) No.900.1.13.1/403/SJ tanggal 19 Januari 2024 kepada Gubernur dan Bupati/Walikota DKI Jakarta.

SE ini menjadi acuan bagi pemerintah negara bagian yang melaksanakan pelayanan rekreasi PBJT. Dalam pasal tersebut, pemerintah daerah bisa menurunkan harga PBJT jasa hiburan sebesar 40-75%. Artinya, Kepala Negara bisa menurunkan harga hiburan PBJT seperti tarif sebelumnya.

Pemberian insentif finansial dengan menurunkan standar hiburan PBJT sudah cukup menjadi penentu penerapan Peraturan Kepala Daerah (Perkada).

“Sekarang sudah ada Surat Edaran Mendagri, agar pemerintah negara bisa mengambil tindakan, pasal apa ini (UU HKPD 101),” ujarnya.

“Iya mereka ke Mahkamah Konstitusi (Judicial Review), jadi apa pun, kita semua berhak ke Mahkamah Konstitusi, kalau yang ditanyakan adalah Judicial Review, bukan konstitusi,” putusnya. atau melanggar hukum? “Itu tidak masalah, sistem itu dibuat bertentangan dengan undang-undang yang ada,” lanjut Luhut.