Pajak Hiburan Naik 40-75%, Luhut Sebut Hampir 20 Juta Karyawan Terancam PHK

Selamat datang Meg and Mums di Situs Kami!

JAKARTA – Kenaikan Pajak Hiburan atau Pajak Barang dan Jasa (PBJT) dari 40-75% mengancam kelangsungan usaha sektor hiburan tanah air. Bahkan pemutusan hubungan kerja (PHK) berpotensi berdampak pada puluhan juta pekerja. Pajak Hiburan Naik 40-75%, Luhut Sebut Hampir 20 Juta Karyawan Terancam PHK

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi atau Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan memperkirakan sekitar 20 juta orang berisiko menganggur karena kenaikan pajak bisa membuat bisnis hiburan berhenti berjalan atau menyebabkan kerugian. PTPN IV PalmCo Target Peremajaan Sawit Rakyat Capai 60.000 Hektare

Sayang sekali, itu akan menutup seluruh lapangan kerja bagi jutaan orang, hampir 20 juta orang (di-PHK), kata Luhut saat ditemui wartawan, baru-baru ini.

Meski menyarankan agar kebijakan kenaikan pajak pertunjukan ditunda sementara, Luhut mengatakan kenaikan pajak merupakan kewenangan pemerintah daerah (Pemda). Artinya, pemimpin daerah dapat menawarkan insentif finansial berupa pengurangan pajak pokok daerah.

Hal ini diatur dalam Pasal 101 Undang-Undang (UU) tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah (HKPD). Tak hanya itu, pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri (Mendagri) juga telah menerbitkan Surat Edaran (SE) No.900.1.13.1/403/SJ tanggal 19 Januari 2024 kepada Gubernur dan Bupati/Walikota DKI Jakarta.

SE ini menjadi acuan bagi pemerintah negara bagian yang melaksanakan pelayanan rekreasi PBJT. Dalam pasal tersebut, pemerintah daerah bisa menurunkan harga PBJT jasa hiburan sebesar 40-75%. Artinya, Kepala Negara bisa menurunkan harga hiburan PBJT seperti tarif sebelumnya.

Pemberian insentif finansial dengan menurunkan standar hiburan PBJT sudah cukup menjadi penentu penerapan Peraturan Kepala Daerah (Perkada).

“Sekarang sudah ada Surat Edaran Mendagri, agar pemerintah negara bisa mengambil tindakan, pasal apa ini (UU HKPD 101),” ujarnya. Pajak Hiburan Naik 40-75%, Luhut Sebut Hampir 20 Juta Karyawan Terancam PHK

“Iya mereka ke Mahkamah Konstitusi (Judicial Review), jadi apa pun, kita semua berhak ke Mahkamah Konstitusi, kalau yang ditanyakan adalah Judicial Review, bukan konstitusi,” putusnya. atau melanggar hukum? “Itu tidak masalah, sistem itu dibuat bertentangan dengan undang-undang yang ada,” lanjut Luhut.